Hanya sepuluh hari setelah menandatangani piagam keanggotaan Board of Peace di Davos, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sinyal bahwa komitmen Indonesia tidak bersifat mutlak dalam keanggotaannya di Board of peace.
Dalam sebuah pertemuan tertutup di kediamannya di Kertanegara, Jumat (30/1/2026) lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dapat memutuskan keluar dari dewan yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu jika kerja samanya dinilai lebih banyak membawa mudarat bagi warga Gaza, Palestina.
Informasi ini diungkapkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, salah satu peserta pertemuan yang berlangsung selama 4,5 jam itu. “Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Karena kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” ujar Samad menirukan Presiden saat dihubungi Minggu 1/2/2026.
Pernyataan tersebut mengungkap strategi diplomasi Indonesia yang berjalan di atas dua rel: keberanian untuk terlibat dalam inisiatif global yang digawangi kekuatan besar, sekaligus kewaspadaan tinggi untuk menjaga prinsip fundamental politik luar negeri, yaitu pembelaan terhadap Palestina. Keanggotaan di Board of Peace, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Januari lalu di sela-sela World Economic Forum di swiss, dengan demikian bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen yang keabsahannya terus diuji.
Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat.
Pertemuan Kertanegara itu sendiri menarik karena diwarnai perbedaan penyebutan terhadap para undangan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut mereka sebagai “tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi pemerintah”. Namun, narasi ini segera dikoreksi baik oleh peserta seperti Abraham Samad, maupun oleh pernyataan resmi pemerintah.
“Enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” tegas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Wisma Danantara, sehari setelah pertemuan.
Dari daftar hadir, pertemuan tersebut memang mempertemukan eksekutif dengan sejumlah figur kritis dari berbagai bidang. Hadir Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, mantan pejabat BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Dari internal pemerintah, hadir Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, Mendagri Prasetyo Hadi, dan mantan perwira TNI Mayjen (Purn) Zacky Anwar Makarim.
Pertemuan yang panjang ini, menurut Samad, digunakan Prabowo untuk menyampaikan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian, meski Samad mengaku tidak mengingat alasan spesifik yang disampaikan. Yang tertanam kuat justru jaminan “exit strategy” yang diulang-ulang Presiden.
Langkah Presiden Prabowo berikutnya adalah memperluas penjelasan. Abraham Samad menyebut Presiden berencana mengundang berbagai organisasi dan tokoh agama untuk menyampaikan secara rinci dan detail alasan Indonesia bergabung. Rencana ini mengisyaratkan kesadaran pemerintah bahwa isu Palestina dan keterlibatan dengan inisiatif AS adalah ranah yang sangat sensitif secara moral dan politik di Indonesia.
Legitimasi kebijakan ini tidak cukup dibangun di meja kabinet atau forum diplomatik, tetapi harus melalui penjelasan langsung kepada pemangku kepentingan sipil, terutama kelompok agama.
About the Author
